Hello Kebaya Lovers!
BEBERAPA hari terakhir, suasana politik di Indonesia makin panas. Demo besar-besaran di Jakarta dan sejumlah kota lain berubah jadi rusuh. Massa bukan cuma bakar fasilitas umum, tapi juga ngerusak dan menjarah rumah pribadi sejumlah anggota DPR bahkan rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Kenapa mereka jadi sasaran amarah?
Massa menilai beberapa anggota DPR kayak Eko Patrio, Uya Kuya, Ahmad Sahroni, dan Nafa Urbach udah “melukai” kepercayaan publik melalui sikapnya yang dinilai nggak simpatik. Sementara Sri Mulyani dianggap terlalu berpihak pada kebijakan pro-pajak yang makin memberatkan rakyat.
Anggota DPR Dinonaktifkan Partai
Badai protes ini langsung bikin partai politik gerak cepat.
- Partai NasDem resmi menonaktifkan Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach dari Fraksi NasDem. Keputusan ini diteken langsung oleh Ketua Umum Surya Paloh dan Sekjen Hermawi Taslim. Sahroni bahkan sebelumnya udah dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI.
- Nggak lama, Partai Amanat Nasional (PAN) juga ambil sikap: Eko Patrio dan Uya Kuya dicoret sementara dari keanggotaan DPR RI. Keputusan ini ditandatangani Ketum PAN Zulkifli Hasan dan Sekjen Viva Yoga Mauladi.
Mulai 1 September 2025, mereka resmi bukan lagi anggota DPR aktif.
Sikap Presiden Prabowo
Situasi yang makin panas Presiden Prabowo Subiyanto turun tangan ngumpulin para ketua parpol dan mendesak supaya DPR lebih berpihak ke rakyat. Presiden mendesak:
- Cabut tunjangan DPR dan moratorium kunjungan dewan ke luar negeri.
- Hormati kebebasan berpendapat, tapi jangan anarkis. Demo damai didengar, tapi kalau udah merusak fasilitas umum atau mengancam masyarakat, negara harus hadir dan bertindak.
- Aparat diminta tetap tegas tapi adil untuk melindungi rakyat.
- DPR harus membuka pintu dialog dengan mahasiswa, tokoh masyarakat, dan siap mencabut kebijakan kontroversial yang jadi pemicu demo.
Gelombang protes ini jadi alarm keras buat DPR dan pemerintah. Rakyat minta wakilnya lebih peka, nggak hidup di “dunia lain” yang jauh dari realita. Pesannya jelas: jadi pejabat = kerja untuk rakyat, bukan sebaliknya. ***
